Sertifikat Elektronik, Bisakah Mengatasi Mafia Tanah?
Mulai 2 Februari 2026, dokumen tanah non-sertifikat (Girik, Letter C, Petok D, dll) tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan sah menurut PP No. 18 Tahun 2021. Pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikat elektronik. Hal ini bertujuan sebagai penertiban administrasi, meminimalisir sengketa/konflik, dan memberantas mafia tanah. Walau pun masyarakat saat ini masih pesimis tentang kebijakan digitalisasi di bidang…
Siniar RFS: ASDP Performa Baik, Tapi disorot Hukum-Kenapa?
Bincang-bincang di podcast RFS kali ini mengenai Kasus PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dimana kinerja meningkat dalam beberapa tahun terakhir setelah “dipegang” Ira Puspadewi. Sayangnya Dirut ASDP ini divonis 4,5 tahun namun akhirnya mendapatkan rehabilitasi. Siniar RFS tayang dalam kanal @ronnysompie84 melihat kasus Dirut ASDP ini dari sisi berbeda…
Tantang Menkeu Purbaya, Ketum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APLKI) Buka-Bukaan di Podcast Ronny Sompie
Dr. Ali Mahsun Atmo, Biomed (Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) se-Indonesia dalam Siniar bersama Irjen Pol. (purn) Dr. Ronny F. Sompie, SH. MH., Ia menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menindak importir trift dan diberitakan kepada masyarakat luas. “Jangan hanya sekedar startement di publik, tapi kita minta langkah nyata disampaikan ke publik,”…



