Sertifikat Elektronik, Bisakah Mengatasi Mafia Tanah?
Mulai 2 Februari 2026, dokumen tanah non-sertifikat (Girik, Letter C, Petok D, dll) tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan sah menurut PP No. 18 Tahun 2021. Pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikat elektronik. Hal ini bertujuan sebagai penertiban administrasi, meminimalisir sengketa/konflik, dan memberantas mafia tanah. Walau pun masyarakat saat ini masih pesimis tentang kebijakan digitalisasi di bidang…
Seberapa Saktinya Inovasi AICEco untuk Dunia Pajak Indonesia?
Tahun 2026 menandai fase transisi penting bagi ekonomi Indonesia. Defisit APBN melebar menjadi 2,68% dari PDB, lebih tinggi dari proyeksi awal 2,48%. Rasio pajak tetap stagnan di kisaran 10–11% dari PDB selama satu dekade, akibat luasnya ekonomi bawah tanah dan praktik penghindaran pajak yang semakin canggih oleh korporasi serta individu berpenghasilan tinggi. Sebagai respons terhadap…
Siniar RFS: ASDP Performa Baik, Tapi disorot Hukum-Kenapa?
Bincang-bincang di podcast RFS kali ini mengenai Kasus PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dimana kinerja meningkat dalam beberapa tahun terakhir setelah “dipegang” Ira Puspadewi. Sayangnya Dirut ASDP ini divonis 4,5 tahun namun akhirnya mendapatkan rehabilitasi. Siniar RFS tayang dalam kanal @ronnysompie84 melihat kasus Dirut ASDP ini dari sisi berbeda…
“Respek, Fokus, Simak”
Info Ronny Sompie
