Pada 16 Juli 2025, kanal resmi YouTube PWRC mengunggah wawancara eksklusif yang menampilkan Ronny Sompie, seorang pengamat ketenagakerjaan sekaligus Dirjen Imigrasi 2015-2020, membahas isu krusial seputar perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Tonton video di sini).

Dalam wawancara yang dipandu oleh Kornelis Wau, Ketua Umum Persatuan Wartawan Reaksi Cepat (PWRC) tersebut, Ronny menyoroti sejumlah masalah mendasar dalam sistem perlindungan PMI, mulai dari pelatihan yang tidak memadai, lemahnya bantuan hukum, hingga minimnya pendampingan pasca-repatriasi.

Pelatihan PMI yang Kurang Relevan

Ronny menegaskan bahwa pelatihan bagi calon PMI sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan. “Pelatihan harus relevan dengan kondisi lapangan dan tuntutan pekerjaan di luar negeri,” ujarnya. Banyak calon PMI hanya mendapatkan pelatihan formal yang tidak mempersiapkan mereka menghadapi realitas kerja, sehingga meningkatkan risiko eksploitasi tenaga kerja, pelanggaran kontrak, bahkan kekerasan.

Lemahnya Perlindungan Hukum bagi PMI

Menurut Ronny, respons negara terhadap kasus hukum yang dihadapi PMI di luar negeri masih lambat. Akses terhadap bantuan hukum sering kali terhambat, terutama di negara-negara dengan perwakilan Indonesia yang belum optimal. “Proses hukum terlalu lambat. Kadang kita telat hadir untuk membantu mereka,” ungkapnya. Hal ini membuat PMI rentan terhadap pelanggaran hak asasi dan ketidakadilan di tempat kerja.

Pendampingan Pasca-Repatriasi yang Minim

Masalah lain yang disoroti adalah kurangnya pendampingan psikologis bagi PMI yang kembali ke Indonesia setelah mengalami trauma, penipuan, atau kekerasan. Ronny menekankan, “Repatriasi bukan hanya soal tiket pulang. Ada luka tak terlihat yang perlu pemulihan.” Sayangnya, sistem pendampingan pasca-repatriasi masih jauh dari memadai, meninggalkan banyak PMI tanpa dukungan untuk reintegrasi sosial.

Dorongan untuk Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Ronny mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan PMI secara menyeluruh dengan melibatkan lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan perlindungan PMI tidak hanya diukur dari jumlah keberangkatan, tetapi juga dari kualitas perlindungan dan kesejahteraan mereka. “Jika sistem tidak berpihak, PMI akan terus menjadi korban,” tegasnya. Ia juga menyerukan pendekatan yang lebih proaktif dan humanis dari kementerian serta lembaga terkait, dengan memprioritaskan keselamatan PMI, keamanan, dan hak dasar mereka.

Pentingnya Reformasi Sistem dari Hulu hingga Hilir

Kritik Ronny menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk segera mereformasi sistem perlindungan PMI, mulai dari rekrutmen dan pelatihan, proses keberangkatan, hingga repatriasi dan reintegrasi sosial. Tanpa perbaikan menyeluruh, PMI yang dikenal sebagai pahlawan devisa akan terus terjebak dalam lingkaran kerentanan.

Mengapa Perlindungan PMI Harus Jadi Prioritas?

PMI memainkan peran besar dalam perekonomian Indonesia melalui remitan devisa. Namun, tanpa sistem perlindungan yang kokoh, kontribusi mereka justru berisiko diiringi pengorbanan yang tidak manusiawi. Pemerintah, menurut Ronny, harus bertindak cepat untuk memastikan PMI mendapatkan hak dan perlindungan yang layak.

Tindakan yang Disarankan:
– Meningkatkan kualitas pelatihan PMI agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global.
– Mempercepat dan memperluas akses bantuan hukum di negara tujuan.
– Menyediakan layanan pendampingan psikologis dan reintegrasi sosial bagi PMI yang kembali ke Indonesia.

Kesimpulan

Pernyataan Ronny Sompie dalam wawancara PWRC menjadi panggilan penting bagi pemerintah untuk segera bertindak. Reformasi sistem perlindungan PMI yang menyeluruh dan humanis adalah langkah krusial untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan pekerja migran Indonesia.
Dengan perbaikan dari hulu hingga hilir, PMI dapat benar-benar menjadi pahlawan devisa yang terlindungi dan dihargai. Untuk informasi lebih lanjut, saksikan wawancara lengkapnya di YouTube PWRC.