Jumat (28/3/20255), Torang Matuari mengadakan pertemuan di Jakarta. Torang Matuari, merupakan organisasi mempunyai tujuan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Para pengurus tengah mempersiapkan pendirian badan hukum melalui pengajuan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menkumham).

Badan hukum dalam proses pengajuan ini diharapkan dapat menjadi wadah yang sah untuk memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah pusat dan daerah.

Pertemuan penting yang membahas perkembangan tersebut berlangsung di Jakarta pada 28 Maret 2025, dihadiri oleh sejumlah tokoh terkemuka dari berbagai sektor. Ronny Sompie, tokoh nasional berdarah Sulawesi Utara ini adalah salah satu di antaranya.

Ia menyambut baik pembentukan Torang Matuari ini. Secara tertulis jenderal polisi berinisial RFS ini berkata, “Saya menyambut baik dan sangat mendukung maksud baik pembentukan Badan Hukum yang diinisiasi oleh Bapak Philip Pantouw dan kawan-kawan yang memiliki visi yang sama untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka juga Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara di bawah Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay.”

“Ada beberapa tokoh mantan pejabat negara baik dengan latar belakang TNI, POLRI dan ASN, juga Politisi, Budayawan, Rohaniwan dan Pengusaha Nasional yang memiliki kapasitas untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran dan ide cerdas dalam menyelesaikan permasalahan melalui solusi yang siap ditindak-lanjuti baik di tingkat nasional maupun di daerah khususnya Provinsi Sulawesi Utara.” pungkasnya.

Beberapa nama yang hadir antara lain Philip Pantouw, Ali Hardi Kyai Demak, Willy Rawung beserta istri, Sonny W., Riel M., Dolfie R., dan Harris Vandersloot. Hadir pula tokoh akademis dan profesional seperti Ass Prof Donald Pokatong, MSc., PhD., serta Laksdya TNI Purn Dr. Desi A. Mamahit, MSc. Selain itu, ada pula tokoh-tokoh dari dunia hukum dan pemerintahan seperti Denny T., Dr. Melan Rumintjap, Dr. Fabian Paskoal, SH., MH., Freddy R., Dr. Rio Sumual, dan Ir. Teddy Matheos.

Sejumlah tokoh berlatar belakang militer dan polisi pun turut hadir dalam acara tersebut, yakni Irjen Pol (purn) Dr. Ronny Franky Sompie, SH. MH.,. dan Mayjen TNI Purn Ivan Pelealu dan seperti Irjen Pol Purn Dr. Ronny F. Sompie. Roy Pantouw juga tercatat hadir dalam pertemuan yang membahas perkembangan penting ini.

Pembentukan Organisasi dan Kepengurusan

Selain itu, pembentukan organisasi Torang Matuari telah disepakati bersama di bawah kepemimpinan Ketua Umum Assoc. Prof. Ir. W. Donald R. Pokatong, M.Sc., Ph.D, Sekretaris Umum Sonny Wuisan, SH., MH, Bendahara Umum Pdt Treisye Liow Mambo, STh, dan Ketua Dewan Pembina Philip Pantouw, serta Ketua Dewan Pengawas Alihardi Kyai Demak.

Keputusan ini menegaskan komitmen kuat para pengurus untuk mewujudkan tujuan organisasi, yang tidak hanya memberikan masukan kepada pemerintah, tetapi juga memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Organisasi ini juga akan segera dilengkapi dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), sebagai bagian dari proses legalisasi badan hukum.

Pengajuan permohonan Surat Keputusan (SK) sebagai badan hukum (perkumpulan) sudah disiapkan dan saat ini menunggu persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Dengan pengesahan tersebut, Torang Matuari akan memiliki status hukum yang sah, yang akan memperkuat kapasitas organisasi dalam melaksanakan program-programnya.

Tujuan dan Harapan Torang Matuari

Torang Matuari mengungkapkan bahwa tujuan utama pembentukan badan hukum ini adalah untuk menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maupun pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

Dengan badan hukum yang sah, Torang Matuari berharap dapat lebih efektif dalam memberikan kontribusi kepada kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Torang Matuari juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, dengan tujuan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah dapat lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Organisasi ini berkomitmen untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, serta memastikan bahwa aspirasi rakyat dapat didengar dalam setiap pengambilan keputusan.

Saat ini, Torang Matuari tengah menunggu proses pengesahan nama badan hukum yang sedang diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Dengan mendapatkan status hukum yang sah, organisasi ini akan memiliki kapasitas untuk bergerak lebih jauh dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama di daerah Sulawesi Utara.

Torang Matuari berharap dapat terus berperan aktif dalam pembangunan nasional dan daerah, serta memberikan masukan yang bermanfaat untuk kemajuan Indonesia secara keseluruhan.