Gubernur Yulius Selvanus nyatakan perang terhadap korupsi di Sulawesi Utara (Sulut), Tokoh Nasional asal Sulut berikan dukungan penuh. Irjen Pol (Purn) Ronny F. Sompie, SH., MH., mendukung langkah-langkah Gubernur Sulut dalam menangani korupsi di Sulawesi Utara.

Ronny Sompie pun menyatakan secara tertulis bahwa ia sepakat dengan pendekatan yang diusung oleh Dekan FISIP UNSRAT, Dr. Ferry Daud Liando, yang menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi sebagai langkah awal yang lebih efektif dibandingkan dengan penindakan semata.

Hal itu dikemukakan Dosen FISIP Unsrat Ferry Daud Liando ketika menjadi narasumber pada Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD Provinsi Sulut di Hotel Peninsula, Selasa 25 Maret 2025.

Ronny menyampaikan bahwa alasan Dosen Liando terdiri dari beberapa poin. Poin pertama, “Dalam mengatasi korupsi, menurut Liando, cara penindakan oleh aparat hukum cenderung tidak efektif karena hukuman yang cenderung ringan,” ujarnya.

Kemudian poin kedua, jelas Ronny bahwa kerugian negara yang dirampas tidak semua dikembalikan serta tindakan segala cara oleh pelaku dalam menghilangkan alat bukti.

“Oleh karena itu, cara yang paling efektif dalam menangani korupsi adalah Upaya Pencegahan,” tekannya.

Ada empat tindakan pencegahan yang dapat dilakukan, empat hal ini dirangkum oleh Ronny Sompie. Tindakan pencegahan pertama adalah identifikasi subjek pelaku yang paling sering melakukan korupsi. Tindakan kedua, yakni identifikasi di tahapan mana korupsi itu terjadi. Sedangkan tindakan ketiga, identifikasi modus-modus kenakalan yang dilakukan para koruptor. Tindakan keempat, adalah jika ketiga hal sudah teridentifikasi maka pengawasan perlu difokuskan pada hal itu.

Ia melanjutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Dekan FISIP UNSRAT sangat strategis, karena pelaksanaan kegiatan pemerintah Provinsi Sulut dan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota se-Sulut pasti melaksanakan manajemen dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.

“Mulai perencanaan kegiatan atas dasar APBD sudah dilakukan UPAYA PENCEGAHAN, agar tidak terjadi KORUPSI oleh setiap pegawai di lingkungan Pemprov Sulut juga Pemda Kabupaten/Kota se Sulut sampai ke Kelurahan dan Desa,” jelasnya.

“Dengan demikian, pengawasan dan pengendalian harus dilakukan secara cermat, berjenjang sampai ke ujung tombak pelaksanaan kegiatan di masyarakat,” tambah Ronny.

“Seluruh stakeholders terkait harus memberikan kontribusi untuk mendukung kebijakan Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay,” ajak Sompie.

Ia menambahkan satu hal lagi, yaitu pencegahan dari desa-desa. “Yang tidak kalah penting, bahwa Kepala Desa juga memiliki anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa berupa Dana Desa yang juga perlu dilakukan UPAYA PENCEGAHAN terjadinya penyimpangan penggunaan Dana Desa tersebut yang bernuansa KORUPSI,” sarannya.

“Kalau seluruh Kepala Desa di Sulut bisa melakukan manajemen pengelolaan Dana Desa dengan konsep membangun Desa, maka lima tahun ke depan semua Desa yang ada di Sulut semakin maju terutama mencegah kemiskinan dan membangun ketahanan pangan di seluruh Desa,” tambah Ronny.

Di kesempatan lain dalam kegiatan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Hotel Peninsula Manado, Selasa (25/03/2025), Kegiatan RPJMD merupakan penjabaran visi misi YSK Victory semasa calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara. Gubernur YSK membuka masukan dari berbagai komponen, yakni kalangan kademisi, budayawan, tokoh agama dan lain sebagainya.

“Kita minta masukan semua komponen yang ada di Sulawesi Utara, seperti kalangan akademisi, budayawan, tokoh agama dan lain – lain.” ucap Gubernur Yulius Selvanus.